Connect with us

Hi, what are you looking for?

alexanews.co.id

Berita

Proyek Pengendali Banjir Dari Pusat Diduga Ditolak Warga, Pemdes Cipayung dan Pemilik Dwi Sari Waterpark Gelar Audiensi

Foto Istimewa

Bekasi, AlexaNews.co.id – Menindaklanjuti surat permohonan audensi dan klarifikasi yang diajukan Dwi Sari Waterpark terkait adanya dugaan penolakan rencana pembangunan pengendali banjir oleh beberapa warga Cipayung, Pemerintahan Desa (Pemdes) Cipayung, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, langsung menggelar audensi dengan pihak pengelola Wisata Air Dwi Sari Waterpark dengan masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Audensi yang digelar di Aula Desa Cipayung ini menyusul adanya sejumlah warga yang mengumpulkan tandatangan menolak rencana pembangunan pengendali banjir yang sumber dari dana Pemerintah Pusat Tahun 2021 yang dinilai tidak memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat dalam mendapatkan hak pembangunan dari Pemerintah.

“Hasil pertemuan audensi hari ini saya mencoba untuk menjelaskan supaya dimata masyarakat atau rekan-rekan saya sebagai pelaku usaha tidak ada masalah,” kata Manonga Pasaribu pemilik Wisata Air Dwi Sari Waterpark Rabu (31/3/2021).

Menurut Manonga, sebagai pelaku usaha dirinya tidak akan mencampuri apa yang menjadi urusan Pemerintah. Dia mengaku, akan selalu terbuka terkait apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat, sehingga kedepan kegiatan yang ada di wilayah Desa Cipayung bisa berjalan dengan baik dan benar.

“Iya saya juga kan punya bukti. Jadi harus jelas warga yang menolak pembangunan pengendali banjir Sungai Cibeet di Wisata Air Dwi Sari Waterpark itu warga yang mana. Untuk langkah kedepannya kita akan menunggu apa yang menjadi ketentuan dari Pemerintah,” jelasnya.

Diapun menegaskan, mampu secara mandiri untuk membangun rencana pengendali banjir Sungai Cibeet tanpa memberatkan atau memanfaatkan anggaran dari Pemerintah demi untuk menyelamatkan lahan dan asset objek Wisata Air Dwi Sari Waterpark.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Jadi sekali lagi, warga yang mana yang melakukan penolakan terkait rencana pembangunan pengendalian banjir. Kalaupun harus secara mandiri kami mampu tanpa harus bantuan dari anggaran Pemerintah,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Desa (Kades) Cipayung, H Ajan akan mengirimkan surat audensi ke pihak perusahaan pemenang tender, Balai Besar Wilayah Sungai Citarum (BBWSC) dan instansi terkait, guna mengetahui titik lokasi kegiatan dan menyampaikan aspirasi warga mengenai pemerataan pembangunan diwilayah Desanya.

“Langkah berikutnya kami akan mengajukan surat permohonan audensi ke perusahaan pemenang tender dan instansi terkait kegiatan tersebut. Audensi itu, untuk memperoleh informasi yang lebih luas terkait rencana pembangunan diatas serta dalam upaya Pemdes Cipayung membantu sosialisasi kegiatan dimaksud ke masyarakat disekitar Cibeet,” papar Kepala Desa Cipayung H Ajan.

Untuk diketahui karena luapan air Sungai Cibeet saat banjir di pertengahan bulan Ferbruari 2021 lalu telah mengakibatkan terputusnya akses transportasi darat baik jalur kereta api dan jalan negara Bekasi-Karawang dan rusaknya area persawahan dan longsornya tanah warga dibeberapa titik lokasi di sempadan Sungai tersebut.

Penyebab luapan Sungai Cibeet yang melanda wilayah Desa Cipayung diketahui karena adanya kelokan tajam dan sempadan Sungai yang rendah diantaranya di Kampung Ciranggon RT01/RW01, RT02/RW01, RT03/RW01 dan Kampung Rancaiga RT02/RW04. Dari keempat titik lokasi tersebut perlu penanganan banjir.(wnd)

Advertisement. Scroll to continue reading.

Berita Yang Mungkin Anda Sukai

Advertisement