Connect with us

Hi, what are you looking for?

alexanews.co.id

Berita

Tak Mampu Berikan Kenyamanan bagi Investor, HAMI: Pengelola Kawasan Industri di Karawang Terkesan Setengah Hati

 

Ketua DPC HAMI Karawang, Jasman Safputra.

KARAWANG, AlexaNews.co.id – Ketua DPC Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Karawang, Jasman Safputra menganggap bahwa selama adanya kawasan industri yang di dalamnya berdiri ribuan pabrik di Kabupaten Karawang, dianggap belum mampu menjaga keamanan dan kenyamanan perusahan-perusahaan yang berada di kawasan industri tersebut. Menurutnya hal tersebut dikarenakan sejumlah aksi demonstrasi yang terkadang berujung dengan kerusuhan lantaran saling memperebutkan limbah, proyek, dan lain sebagainya, yang di mana hal itu tentunya dapat menciptakan rasa kekhawatiran bagi para investor beserta masyarakat sekitar.

“Selama ini perusahaan-perusahaan yang berada di sejumlah kawasan industri yang ada di Kabupaten Karawang, khususnya di kawasan industri Karawang International Industry City (KIIC), selalu dihantui oleh rasa kekhawatiran akan adanya gejolak-gejolak dari aksi demonstrasi yang sewaktu-waktu kerap berujung dengan kerusuhan sehingga mengganggu sirkulasi di bagian poduksi. Sspatutnya pihak pengelola kawasan industri, harus berperan aktif dalam menjaga iklim investasi yang aman di Kabupaten Karawang,” ungkap Jasman dalam keterangan tertulisnya kepada awak media, Rabu (11/10/2021).

Dalam pernyataannya itu, Jasman menegaskan bahwa pihaknya (DPC HAMI Karawang) tidak melarang adanya aksi demonstrasi yang digelar untuk menyampaikan berbagai pandangan pendapat kepada pihak perusahaan. Sebab menurutnya, penyampaian pendapat adalah suatu hak yang dijamin oleh Undang-Undang, yang di mana seperti tertuang pada Pasal 28 E ayat (3) UUD 1945 serta oleh UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

“Namun hak tersebut dibatasi pula oleh peraturan perundang-undangan yang lain, dan pembatasan tersebut terkait dengan kepentingan negara,” katanya.

Bahkan ia juga mencontohkan salah satu halnya seperti penyampaian pendapat yang dilakukan di Objek Vital Nasional (OVNI) misalnya, aksi demonsttasi itu tidak dapat dilakukan karena hal tersebut memungkinkan untuk mengganggu stabilitas dan kepentingan ekonomi negara.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Dalam beberapa peraturan hukum, yakni pada KEPRES RI Nomor 63 tahun 2004 tentang pengamanan OVNI Jo Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 466/M-IND/Kep/8/2014 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 620/M-IND/Kep/12/2012 tentang Objek Vital Nasional Sektor Industri. Pada Pasal 9 ayat 2 UU Nomor 9 tahun 1998, yaitu tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dan diatur tentang pengecualian terhadap penyampaian pendapat di Objek-objek Vital Nasional sebagaimana yang diatur dalam huruf b pada UU tersebut,” jelasnya.

Selanjutnya, kata dia, penyampaian pendapat di muka umum memiliki aturan atau prosedur yang harus dipenuhi, melalui keputusan KAPOLRI Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan dan Pengamamanan Perkara Penyampaian Pendapat di muka umum yang tertuang dalam Pasal 10 huruf b tentang larangan untuk menyampaikan pendapat di OVNI dalam radius kurang dari 500 meter dari pagar luar.

“Sebetulnya aturan hukumnya sudah cukup jelas dan kuat, namun entah hal apa yang menyebabkan pengelola kawasan industri di Karawang ini terkesan setengah hati untuk bersinergi dengan aparat keamanan. Padahal demi terwujudnya kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat Karawang, perlu kiranya ada konsep bersama antara pengelola kawasan industri, Pemerintah Daerah (Pemda) dan Kepolisian Resort (Polres) Karawang untuk membangun pondasi keamanan serta kenyamanan bagi investor-investor di Karawang.” tegas Jasman Safputra. (Red).

Berita Yang Mungkin Anda Sukai

Advertisement