Connect with us

Hi, what are you looking for?

alexanews.co.id

Berita

Dihadapan Wakil Rakyat, Aktivis PMII anggap Dinsos Karawang Gagal Kelola Bansos BPNT

Sejumlah perwakilan aktivis PMII Karawang saat melakukan audiensi bersama Komisi IV DPRD Karawang dan Dinas Sosial Karawang. Foto: Boy Lingga.

KARAWANG, AlexaNews.ID – Sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Karawang, kembali melakukan audiensi bersama Komisi IV DPRD Karawang dan Dinas Sosial (Dinsos) Karawang, pada hari Kamis 9 September 2021 kemarin. Dalam audiensi itu, para aktivis PMII membahas terkait permasalahan bantuan sosial (Bansos) BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai) yang masih banyak menyisakan persoalan.

“Kami (PMII karawang), menyanyangkan dengan ke tidak mampuan Dinsos Karawang dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana bantuan sosial bagi rakyat Karawang, dalam hal ini adalah BPNT. Karena menurut kami, Dinsos tidak mampu menginventarisir data penerima jaminan sosial tersebut, sehingga berimplikasi jaminan sosial yang tidak tepat sasaran,” ungkap Biro Kajian Strategis dan Kebijakan PMII Karawang, Fahri dalam siaran persnya kepada awak media, Minggu (12/09/2021).

Dalam perjalananya program BPNT ini, kata dia, banyak ditemukan kecacatan hukum pada perangkat pelaksana program tersebut. Hal ini pula yang menyebabkan banyaknya pelanggaran yang terjadi di lapangan dan diduga dilakukan oleh para perangkat kerja program BPNT.

“Banyak sekali masalah dalam pelaksanaan program ini, mulai dari perangkat kerja program BPNT yang double job, masa tugas yang sudah habis (sesuai yang tertera dalam Permensos Nomor 28 Tahun 2018). Namun, hal itu seakan-akan Dinsos Karawang membela TKSK yang sudah jelas melanggar aturan. Ada apa ini?, jangan-jangan ada main mata antara TKSK dan Dinsos dalam program ini,” katanya.

Lanjut Fahri, kemudian tidak adanya regulasi yang jelas ditambah hanya ada 4 agen atau suplier untuk menyuplai e-Waroeng yang ada di Kabupaten Karawang yang memiliki izin resmi. Sehingga memungkinkan adanya monopoli dalam pelaksanaan BPNT.

“Hal ini juga jelas menjadi permasalahan karena dalam aturan Permensos, seharusnya dalam satu e-Waroeng ini hanya 2 agen atau suplier loh. Tapi kenapa hanya ada 4 agen atau suplier untuk menyuplai seluruh e-Waroeng yang ada di Karawang?, apa mungkin adanya monopoli?,” cetus Fahri.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Tak hanya sampai disitu saja, sambung dia, minimnya transparansi akan data penerima KPM (Keluarga Penerima Manfaat), juga sangat disayangkan pihaknya. Sebab menurutnya, hal itu jelas sangat bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 14 Tahun 2008, tentang keterbukaan informasi publik.

“Sampai saat ini, data penerima KPM tersebut tidak dapat di publikasikan. Sangat disayangkan sekali, padahal undang-undangnya sudah jelas diatur,” cetus dia lagi.

Program BPNT yang telah berjalan cukup lama, kata Fahri, seyogyanya Dinsos Karawang harus mampu memperbaiki dan menindak langsung setiap persoalan yang ada di lapangan. Sehingga cita-cita dalam memberikan dan memastikan kesejahteraan sosial kepada rakyat dimasa pandemi ini, dapat terwujud dengan baik.

“Harus diketahui masyarakat juga, bahwasannya ada sekitar 47.000an data penerima BPNT yang seharusnya dapat diterima, tetapi ini tidak dapat di cairkan,” ungkapnya.

Oleh karena itu, dalam kesempatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan Komisi IV DPRD Karawang bersama PMII Karawang dan Dinsos Karawang, para aktivis mahasiswa tersebut menganggap Dinsos Karawang telah gagal dalam mengelola kesejahteraan rakyat Karawang. “Kami tidak merasa puas atas jawaban dari Dinsos Karawang, karena kami menilai Dinsos Karawang telah gagal dalam membaca celah penyelewengan dalam program ini,” tegasnya.

Pada kesempatan itu, PMII karawang akan membawa persoalan tersebut kepada aparat penegakan hukum (APH) di Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang. “Dalam jangka waktu dekat ini, akan kami bawa persoalan ini ke Kejari Karawang agar menjadi atensi dan dapat ditindaklanjuti dengan serius atas temuan-temuan penyelewengan yang terjadi di lapangan,” tandasnya. (Boy/Red).

Advertisement. Scroll to continue reading.

Berita Yang Mungkin Anda Sukai

Berita

Karawang, AlexaNews.co.id- Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang, Asep Syarifudin memberikan responnya terhadap polemik Rumah Sakit (RS) Helsa Cikampek yang membebankan biaya penanganan kepada...

Berita

Karawang, AlexaNews.co.id – Terus meningkatkanya kasus COVID-19 di Kabupaten Karawang, membuat DPRD Karawang meminta agar Satgas COVID-19 memberikan penindakan tegas kepada warga yang abai...

Daerah

Karawang,  AlexaNews.co.id – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang, mengajak seluruh masyarakat untuk mengikutsertakan dirinya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu...

Berita

Karawang, AlexaNews.co.id– Kabupaten Karawang memiliki Perda Nomor 4 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak. Namun menurut Anggota Komisi IV DPRD Karawang, Taman mengatakan,...

Advertisement