Connect with us

Hi, what are you looking for?

alexanews.co.id

Berita

Hentikan Kasus Kampung Budaya, Dua Lembaga Kecam Putusan SP3 Kejati Jabar

Direktur Alexa Corruption Watch (ACW) Ferry Alexi Dharmawan (kiri) saat berjabat tangan dengan Ketua Sayap Gerakan Pemuda Laskar NKRI Dea Eka Rizaldi (kanan), sepakat untuk mendesak Kejati Jabar dalam mengusut tuntas kasus dugaan Mark-Up pengadaan lahan Kampung Budaya Karawang.

KARAWANG, AlexaNews.co.id – Terkait kelanjutan kasus dugaan “Mark-Up” pengadaan lahan Kampung Budaya Karawang senilai Rp13 Miliar Tahun Anggaran (TA) 2013, tersiar kabar bahwa kasusnya telah dihentikan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat (Jabar). Namun kabar yang terus mencuat dan menarik perhatian banyak pihak, lantaran Kejati Jabar telah mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) ini secara tertutup alias tidak di publish secara resmi di muka umum.

Sontak hal tersebut pun menuai ragam sorotan dari berbagai kalangan masyarakat di Kabupaten Karawang, seperti diantaranya datang dari kalangan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Laskar NKRI dan lembaga pegiat anti korupsi Alexa Corruption Watch (ACW).

“Kejati Jabar yang katanya sudah mengeluarkan SP3 pada penanganan kasus dugaan ‘Mark-Up’ anggaran pengadaan lahan untuk Kampung Budaya, harus diklarifikasi benar atau tidaknya kabar yang berhembus kencang di Karawang saat ini,” ungkap Ketua Sayap Gerakan Pemuda Laskar NKRI, Dea Eka Rizaldi kepada AlexaNews.co.id, Jumat (12/10/2021).

Menurutnya, hingga saat ini publik di Karawang dibuat bertanya-tanya lantaran tidak adanyaa pernyataan resmi yang dikeluarkan pihak aparat penegak hukum (APH) di Kejati Jabar tentang kelanjutan kasus itu.

“Benar atau tidaknya, kabar tersebut tentunya masih menjadi misteri besar bagi kita semua. Jika benar dihentikan, mereka tinggal menyampaikan keterangan resminya kepada awak media dengan menunjukkan bukti SP3-nya atau nomor suratnya itu,” tegas pria yang masih putra kandung dari Ketua Umum DPP Laskar NKRI, HM. Suparno.

Oleh sebab itu, tambah Dea, jika dalam waktu dekat masih tidak ada keterangan resmi yang disampaikan pihak Kejati, DPP Laskar NKRI dan lembaga anti korupsi ACW, mengecam bakal ada aksi besar-besaran yang terjadi di halaman kantor Kejati Jabar, di Bandung dan halaman kantor Kejari Karawang.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Dalam hal ini, atas nama masyarakat Kabupaten Karawang, kami Laskar NKRI dan ACW menuntut keterbukaan Kejati Jabar dalam mengusut tuntas serta menetapkan tersangka yang terlibat pada kasus ini. Namun apabila mereka masih tertutup dan enggan memberikan penjelasannya, kami pastikan bakal ada aksi berjilid-jilid dari kami untuk para APH,” tandasnya.

Selain itu, kini sejumlah pertanyaan pun menjadi tanda tanya sejumlah pihak dalam menyikapi kabar yang tengah menjadi perbincangan hangat di Karawang, tak terkecuali Direktur Alexa Corruption Watch (ACW), Ferry Alexi Dharmawan.

“Apa sih yang menjadi alasan atau landasan Kejati Jabar menghentikan kasus yang sudah berlarut-larut namun tidak ada kejelasan tindak lanjutnya ini?. Apakah karena yang diduga melakukan ‘Mark-Up’ pengadaan lahannya ini, merupakan oknum-oknum pejabat tinggi sehingga diduga mengandung unsur politis atau sebagainya?.,” tanyanya.

Karenanya, ia meminta kejelasan dan keterbukaan Kejati Jabar secara resmi untuk menjelaskan alasan dihentikannya kasus yang menyeret sejumlah nama pejabat tinggi di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Karawang.

“Intinya, kami minta Kejati Jabar memberikan penjelasan dan keterangan yang sebenar-benarnya secara resmi, serta terbuka di muka umum. Itu juga kalau mereka tidak mau masyarakat menuding yang tidak-tidak soal penanganan kasus tersebut,” tegasnya.

Sebab menurutnya, berbagai prasangka seperti diduga terjadi unsur “Main Mata” antara Kejati Jabar dengan salah satu oknum pejabat Karawang yang namanya santer turut ikut terlibat, tudingan itu mulai dilayangkan masyarakat.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Jangan sampai, kami atau pun masyarakat luas lainnya, menduga telah terjadi unsur ‘Main Mata’ antara kedua belah pihak yang terlibat dalam kasus itu. Atau memang diduga ada unsur main mata, antara penegak hukum dengan oknum-oknum pejabat tersebut?.,” cetusnya. (Red).

Berita Yang Mungkin Anda Sukai

Berita

KARAWANG, AlexaNews.co.id – Viralnya perkara Valencya alias Nengsy Lim yang dituntut 1 tahun di Pengadilan Negeri (PN) Karawang gegara mengomeli suaminya yang mabuk, menjadi...

Berita

KARAWANG, AlexaNews.co.id – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Karawang, Budi Cahyono mengklarifikasi soal ungkapan Bupati Karawang, dr. Hj. Cellica Nurrachadiana dan Direktur Alexa Corruption...

Berita

KARAWANG, AlexaNews.co.id – Direktur Alexa Corruption Watch (ACW), Ferry Alexi Dharmawan memastikan bahwa tidak seharusnya Kabupaten Karawang masuk dalam daftar 5 kabupaten/kota se-Jawa Barat...

Berita

KARAWANG, AlexaNews.co.id – Ekonomi adalah barometer pemerintah dalam menentukan garis kemiskinan. Adanya kesenjangan dalam garis kemiskiman, tentunya bisa juga disebabkan oleh gagalnya perkembangan ekonomi...

Advertisement