Connect with us

Hi, what are you looking for?

alexanews.co.id

Berita

Jumlah Lahan Pertanian “LP2B” di Karawang Tak Jelas, Dewan PDIP Kritisi Kinerja BPS

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Karawang, Natala Sumedha SE, AK.

KARAWANG, AlexaNews.co.id – Tidak adanya rincian lengkap soal lahan pertanian di Kabupaten Karawang Dalam Angka (KDA) Tahun 2020 dan 2021, membuat Anggota Komisi II DPRD Karawang, Natala Sumedha angkat bicara untuk mengkritisi kinerja Badan Pusat Statistik (BPS).

Natala mengungkapkan, pihaknya sebagai anggota dewan yang pernah menjadi tim panitia khusus (Pansus) Peraturan Daerah (Perda) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), mempertanyakan kinerja BPS yang tidak mencantumkan data lahan pertanian dalam KDA tahun 2020 dan 2021.

Padahal, dikatakan politisi PDI-P ini menyebutkan, bahwa data tersebut merupakan data publik yang perlu diketahui oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Karawang.

“Memang KDA tahun 2020 dan 2021 itu tidak ada data rinci lahan pertanian, itu menjadi pertanyaan besar bagi kami selaku tim Pansus dalam pembuatan Perda LP2B. Artinya, info KDA itu tidak up-date, dan bagaimana sebenarnya kinerja BPS selaku pengolah data yang memang perlu disampaikan ke publik,” kata Natala saat dihubungi melalui sambungan telepon selularnya, Minggu (19/09/2021).

Menurut dia, pihaknya juga pernah mempertanyakan soal data lahan pertanian kepada Dinas Pertanian (Distan) Kabupaten Karawang, dan mengakui sudah tertera dalam KDA.

“Setiap kali rapat dinas, selalu mengatakan bahwa semua data tersedia dalam KDA. Akan tetapi pada realisasinya, rinciannya tidak jelas seperti apa, bahkan KDA tahun ini pun tidak ada rincian lahan pertaniannya, dan sama di tahun 2020 juga tidak ada rincian luasan lahan. Padahal itu perlu disampaikan, agar masyarakat juga mengetahui kondisi Karawang saat ini,” jelasnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Selain itu juga, kata Natala, terkait dengan jumlah pasti lahan pertanian untuk LP2B di Kabupaten Karawang, yang diakuinya masih tidak ada kejelasannya.

“Salah satu contohnya adalah, terkait dengan jumlah fix lahan LP2B yang sampai hari ini masih simpang siur, yang di mana lokasi lahan pertanian itu belum disampaikan dengan jelas oleh Distan Karawang,” terangnya.

Oleh karena itu, Natala menegaskan agar Pemkab Karawang benar-benar terbuka dalam memberikan data keterbukaan informasi yang akurat dan jelas kepada masyarakat.

“Soal informasi publik itu harus benar-benar transparan, dan BPS harus bekerja sesuai dengan tupoksinya dalam membuat data, agar masyarakat bisa mengaksesnya,” tegasnya.

Sementara itu, dihubungi terpisah, Kepala Distan Karawang, Hanafi Chaniago menuturkan bahwa pihaknya tidak menutupi soal data lahan pertanian, dan ia pun mengakui sudah melaporkannya ke Kementerian Pertanian (Kementan).

“Soal data lahan pertanian, kami tidak menutupinya, dan silahkan meminta kepada kami. Untuk saat ini, ada data yang kami laporkan ke kementerian untuk data luas tambah tanam (LTT) yang berjumlah 94.552 hektar,” ujarnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Namun ketika disinggung terkait dengan data yang diolah pada KDA tahun 2020 dan 2021, Hanafi berkilah bahwa hal itu bukan lah menjadi ranah kewenangannya. “Soal data KDA, kami tidak ada kewenangan. Silahkan tanya aja ke BPS,” singkatnya.

Meski demikian, berdasarkan data yang dihimpun redaksi dari website BPS Karawang, melihat KDA tahun 2021, soal bahasan pertanian tercantum di halaman 175. Namun ketika AlexaNews.co.id menelusurinya, tidak adanya data LP2B secara rinci yang dicantumkan, dan hanya tampak ada data perkebunan, peternakan, maupun perikanan.

Hingga berita ini disampaikan, belum ada keterangan sanggahan maupun pernyataan resmi dari perwakilan pihak BPS Karawang atas pernyataan yang disampaikan Anggota Komisi II DPRD Karawang dan Kadistan Karawang. (Boy Lingga/Red).

Berita Yang Mungkin Anda Sukai

Berita

KARAWANG, AlexaNews.co.id – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Karawang, Budi Cahyono mengungkapkan bahwa data kemiskinan ekstrem di Kabupaten Karawang dihitung dari 1.040 sampel rumah...

Berita

KARAWANG, AlexaNews.co.id – Direktur Alexa Corruption Watch (ACW), Ferry Alexi Dharmawan memastikan bahwa tidak seharusnya Kabupaten Karawang masuk dalam daftar 5 kabupaten/kota se-Jawa Barat...

Advertisement