Connect with us

Hi, what are you looking for?

alexanews.co.id

Berita

Soal Upah Pasukan Oranye, Begini Tanggapan Wakil Rakyat Karawang

Ketua Komisi III DPRD Karawang, H. Endang Sodikin (kiri) dan Komisi IV DPRD Karawang, Asep Syaripudin (kanan).

Karawang, AlexaNews.co.id – Soal upah Tenaga Harian Lepas (THL) kebersihan yang sempat ramai-ramai mengguruduk Gedung DPRD Kabupaten Karawang, kini Ketua Komisi III dan IV DPRD Kabupaten Karawang turut angkat bicara, Rabu (09/06/2021).

Politisi Partai Gerindra, H. Endang Sodikin (HES) mengatakan, dalam pandangannya sebagai Ketua Komisi III DPRD Karawang yang berkaitan dengan sampah dan proyek apapun itu memang menjadi tupoksinya. Sebab, kaitan aksi unjuk rasa (unras) yang dilakukan pasukan oranye ini ia meminta untuk tidak disamakan antara perusahaan dengan pemerintah daerah.

“Menurut saya jangan terlalu disamakan antara perusahaan dengan pemerintah daerah, karna ada aturan yang dimana menyesuaikan dinamika permasalahan ini adalah masalah pembiayaan. Karena konteks ini, konteks pandemi Covid-19 kemarin,” ungkap Endang Sodikin kepada wartawan.

Jika memang harus dua komisi yang harus turun tangan guna menyelesaikan apa yang menjadi aspirasi dari pasukan oranye ini, kata Dewan HES, berarti pihaknya bisa mengadakan Hearing (rapat dengar pendapat) Komisi III dan IV DPRD Karawang sekaligus Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Karawang.

Bahkan selain itu juga jika perlu masalah retribusi sampah di DLHK Karawang, sambung HES, Komisi II DPRD Karawang juga akan turut dihadirkan olehanya.

“Ya kalo misalkan ada surat dari pimpinan bahwa kita adakan hearing komisi II,III dan komisi IV, kita bakal adakan secepatnya,” jelas dia.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Hal senada juga dikatakan Ketua Komisi IV DPRD Karawang, Asep Syaripudin atau yang akrab disapa Kang Ibe mengatakan, bahwa apa yang dikatakan ketua komisi III itu betul, jangan pernah membandingkan antara pemerintahan daerah dengan perusahaan.

“Kalo tuntutannya kenapa engga UMK?, ya sebenernya sebelum di Recruitment mereka sudah mengetahui seberapa upah mereka. Seperti halnya contoh ‘hei budi kamu mau bekerja sebagai tenaga kebersihan yah di pemda karawang, upahnya sekian, mau engga?.’ Pasti mereka tau dari pegang sapu di hari pertama, seberapa upahnya,” tutur dia menggambarkan.

Namun makin kesini, kata Ibe, dipastikan makin melebar untuk tuntutan pasukan oranye kebersihan di Karawang terkait konteks pokoknya selain dengan UMK. Artinya, sambung dia, pastinya tentang jaminan kesehatan juga yang mereka harapkan.

“Pastikan kita akan mendorong untuk jaminan kesehatan yang katanya tidak ada, dikarnakan ini merendet ke permasalahan kesehatan yang sehari hari mereka bergelut dengan sampah,” terangnya.

Untuk kesimpulannya, tambah Ibe menegaskan, bahwa dengan adanya hal tersebut akan ada hikmahnya dan akan didorong juga kepada pemerintah daerah.

“Terkait masalah upah Rp 64 ribu rupiah atau Rp 60 ribu rupiah itu, ada di DLHK-nya sendiri. Namun ada solusinya, tinggal ajukan saja nanti di rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Karawang untuk upah THL,” tandasnya. (Rki/Red)

Advertisement. Scroll to continue reading.

Berita Yang Mungkin Anda Sukai

Advertisement