Connect with us

Hi, what are you looking for?

alexanews.co.id

Berita

Soroti Sanksi Industri Langgar PPKM Darurat di Karawang, Mahasiswa: Di Sini Cukup sama SP-1 juga

 

Karawang, AlexaNews.co.id – Deka Kurniawan (33), seorang mahasiswa Fakultas Hukum di salah satu perguruan tinggi di Kabupaten Karawang, turut angkat bicara menyoroti sanksi atau denda terhadap para pelanggar aturan PPKM Darurat yang diberikan Satgas Covid-19 Kabupaten Karawang.

Menurutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang harus memiliki ketegasan serta keseriusan dalam memberikan sanksi maupun denda yang akan diberikan kepada para pelaku pelanggar aturan PPKM Darurat di sektor industri essential.

“Saya baca di berita, ada salah satu perusahaan di kabupaten tetangga kita melanggar aturan PPKM Darurat, di sana mah sampai disegel (ditutup). Kalau di sini, cukup lah sama SP-1 (surat peringatan pertama) juga,” cetus Deka kepada AlexaNews.co.id, Jumat (09/07/2021).

Hal itu ia ungkapkan, berdasarkan hasil Inspeksi Mendadak (Sidak) yang gencar dilakukan Satgas Covid-19 Karawang dalam satu pekan ini. Sedikitnya, enam perusahaan disidak karena tidak memiliki standar protokol kesehatan (prokes) hingga dianggap telah melanggar aturan PPKM Darurat.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Namun dari keenam sidak itu, sambung Deka, hanya satu perusahaan yang dianggap paling baik dalam menerapkan standar prokes oleh pihak Satgas Covid-19 Karawang. Sementara untuk kelima perusahaan lainnya, lanjutnya, dua perusahaan di kawasan industri KIIC hanya mendapat teguran secara lisan.

“Kenapa di sini tidak ada keberanian untuk memberikan sanksi atau denda yang tegas kepada mereka?. Kenapa tidak mencontoh kabupaten tetangga yang berani menyegel dan menutup perusahaan yang telah lancang melawan misi kemanusiaan (langgar aturan PPKM Darurat) ini,” ujarnya.

Untuk dua perusahaan di Cikampek yang tidak melaporkan ratusan karyawannya positif hingga tujuh di antaranya meninggal dunia karena tidak memiliki satgas covid di perusahaannya, kata Deka, disidangkan di tempat berbeda yaitu di Makodim 0604 Karawang dan hanya mendapat sanksi berupa SP-1.

“Para pengusaha di sektor industri essential yang kedapatan tidak memiliki standar protokol kesehatan (tidak ada satgas covid perusahaan) dan semacamnya, apa hanya di sidak?, di tegur lalu disidang dengan tempat yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya, kemudian hanya diberiksan SP-1 saja?. Hanya itu ketegasannya?,” sesalnya.

Sedangkan satu perusahaan nasional papan atas di kawasan industri KIM, kata Deka, masih tidak jelas hasil akhir dari perusahaan manufaktur yang tengah mengejar target produksi hingga acuh terhadap aturan yang berlaku ini.

“Terus, dimana efek jera yang ditunjukan untuk para pengusaha sektor industri ini kalau ketegasan sanksi maupun dendanya itu hanya sebatas surat peringatan dan teguran saja?. Mereka (sektor industri essential) yang sudah berani melanggar aturan PPKM Darurat harus lah diberikan sanksi atau denda yang tegas,” cetus Deka menegaskan.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Jika hanya surat peringatan yang isinya hanya berupa teguran saja untuk mereka para pelanggar PPKM di kalangan pengusaha sektor industri, sambung Deka, lakukan hal yang sama juga terhadap masyarakat umum yang melanggar aturan tersebut.

“Hal itu juga harus dilakukan oleh pemerintah dengan aparat penegak hukumnya (APH), agar mereka kalangan pengusaha mau dan patuh mengikuti aturan-aturan yang berlaku saat ini,” ujarnya.

Menurut pengamatan Deka, sejak diterapkannya PPKM Darurat yang berlaku hingga 20 Juli 2021, dinilainya hanya masyarakat umum (pelanggar PPKM Darurat) yang menjadi korban atas ketidak adilan pemerintah karena sanksi atau denda tegas tersebut tetapi hal itu tidak berlaku bagi kalangan pengusaha industri essential.

“Termasuk aturan prokes yang dimana kebijakan ini telah diputuskan dan ditetapkan pemerintah pusat sebagai upaya menekan tingginya kasus Covid-19, sehingga sanksi atau denda untuk mereka harus tegas. Tutup perusahaan-perusahaan pelanggar aturan PPKM Darurat,” tegasnya lagi.

Namun ia berharap adanya ketegasan dan perlakuan hal yang sama, yang dapat memberikan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Karawang.

“Jangan hanya rakyat kecil yang di ‘kebiri’ dengan sanksi atau denda dari aturan yang berlaku sekarang. Masyarakat jangan di takut-takuti dengan sanksi kurungan penjara hingga denda puluhan juta rupiah,” tutupnya. (Tim Redaksi).

Advertisement. Scroll to continue reading.

Berita Yang Mungkin Anda Sukai

HOT NEWS

Karawang, AlexaNews.co.id – Tingginya kasus sebaran Covid-19 di Kabupaten Karawang, masih berstatus zona merah atau risiko tinggi sebaran virus Corona. Karenanya, risiko angka kematian...

Berita

Karawang, AlexaNews.co.id – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Karawang, dr. Endang Suryadi mengungkap tingginya kasus Covid-19 di Karawang, disebabkan oleh klaster industri. Bahkan ada empat varian...

Berita

Karawang, AlexaNews.co.id – Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Manufaktur di kawasan industri KIM (Karawang Industri Mitra), Kabupaten Karawang, secara terang-terangan berani melanggar aturan...

Berita

Karawang, AlexaNews.co.id – Bupati Karawang, dr. Hj. Cellica Nurrachadiana kembali gencar melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke sejumlah perusahaan di Karawang terkait standar operasional presedur...

Advertisement