Connect with us

Hi, what are you looking for?

alexanews.co.id

Berita

Tanggapi Keresahan Masyarakat, Menko Polhukam: Korban Pinjol Ilegal Tidak Perlu Bayar Utangnya Lagi

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof. Dr. Mohammad Mahfud Mahmodin SH, SU, M.Ip, atau lebih dikenal Mahfud MD. Foto: Ist.

KARAWANG, AlexaNews.co.id – Terkait ramainya kasus pinjaman online (pinjol) ilegal yang kian meresahkan masyarakat saat ini, mendapat tanggapan tegas dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Prof. Dr. Mohammad Mahfud Mahmodin. Hal tersebut disampaikan pria yang lebih dikenal dengan sebutan Mahfud MD usai rapat pembahasan penegakan hukum, terkait masalah keuangan dan pinjol ilegal.

Agenda rapat tersebut, juga dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny Plate, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Sugeng, hingga Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto.

“Masyarakat yang meenjadi korban pinjol ilegal, tidak perlu membayar tagihan atau cicilan utangnya lagi kepada mereka (penyedia jasa pinjaman online ilegal, red),” tegas Menko Polhukam, Mahfud MD saat menyampaikan pernyataannya dalam konferensi pers yang digelar secara virtual terkait pinjol ilegal di Jajarta, Rabu (20/10/2021).

Dalam kesempatan itu, Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyebutkan bahwa segala bentuk ancaman dari pinjaman online (pinjol) ilegal, bisa dijerat dengan pasal pidana.

“Para pelaku pinjol ilegal akan dikenakan ancaman hukuman atas tindakan yang diduga melakukan pemerasan, perbuatan tidak menyenangkan, UU ITE, dan perlindungan konsumen,” tegasnya menjelaskan.

STOP Pinjaman Online (Pinjol) Ilegal.

“Kita juga tadi menyinggung kemungkinan penggunaan Pasal 368 KUHPidana, yaitu tentang pemerasan. Lalu ada Pasal 335 KUHPidana, tentang perbuatan tidak menyenangkan yang bisa dipakai, kemudian juga Undang-Undang Perlindungan Konsumen, UU ITE Pasal 29 dan Pasal 32 ayat 2 dan ayat 3,” paparnya.

Oleh sebab itu, ia mengimbau kepada seluruh masyarakat yang sudah sempat meminjam dan menjadi korban pinjol ilegal, agar tidak perlu membayar tagihan utangnya kepada penyedia jasa pinjaman online tersebut.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Bilamana ada terjadi penagihan secara paksa disertai ancaman atau intimidasi, masyarakat diminta untuk melapor tindakan tersebut kepada pihak Kepolisian setempat,” imbaunya.

Mantan Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional ini memastikan, para pihak Kepolisian akan langsung memasifikasi gerakan para pinjol ilegal dan akan bertindak dengan tegas. Penindakan hukum pidana dan perdata ini, nantinya hanya berlaku bagi para pelaku pinjol ilegal.

“Terkecuali perusahaan financial technology (fintech) peer to peer lending yang telah memiliki lisensi dari OJK atau pinjol legal. Dengan ini maka kita menegaskan, bahwa kita hanya akan melakukan tindakan tegas terhadap pinjol ilegal. Untuk pinjol-pinjol lain yang legal (resmi), sudah berizin dan sah gitu, akan berkembang justru karena hal itu yang kita harapkan,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kabag Penum Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan meminta kepada masyarakat untuk tidak ragu dan tidak takut melaporkan adanya pinjaman online ilegal. Laporan publik terkait pinjol ilegal, dipastikan akan ditindaklanjuti oleh pihak Kepolisian setempat.

“Bagi masyarakat yang menemukan adanya pinjol ilegal, atau korban pinjol ilegal, termasuk yang mendapat ancaman dari penyedia jasa pinjaman online ilegal tersebut, agar tidak ragu untuk melaporkannya ke pihak Kepolisian setempat,” tegas Ahmad kepada awak media di Jakarta, Selasa (19/10/2021) kemarin.

Menurut dia, publik perlu berhati-hati dalam mengikuti transaksi pinjaman online yang disediakan oleh para penyedia jasa ilegal.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Sebelum bertransaksi dengan pinjol, warga diminta mencari tahu terlebih dahulu informasi tentang penyedia jasa tersebut. Statusnya terdaftar atau tidaknya, bisa dilihat di situs resmi OJK,” ujarnya.

“Sejauh ini telah tercatat, ada sekitar 161 pinjol legal (resmi) yang terdaftar di OJK. Namun ketika ada pihak dari penawaran jasa yang tidak tercatat dalam OJK, maka abaikan saja, artinya penyedia jasa itu dipastikan memang pinjol ilegal,” terangnya. (Red).

Berita Yang Mungkin Anda Sukai

Berita

BANDUNG, AlexaNews.co.id – Jajaran kepolisian daerah (Polda) Jawa Barat (Jabar) yang baru-baru ini telah membuka layanan hotline untuk menerima aduan masyarakat terkait dengan aktivitas...

Berita

Jakarta, AlexaNews.co.id – Kabag Penum Humas Polri, Kombes Ahmad Ramadhan meminta kepada masyarakat untuk tidak ragu dan tidak takut melaporkan adanya pinjaman online (pinjol)...

Advertisement