Connect with us

Hi, what are you looking for?

alexanews.co.id

Berita

115 Pelanggar PPKM Darurat di Karawang Disidang Tipiring, Kasatreskrim: Total Denda Rp60 Jutaan

Kasat Reskrim AKP Oliestha Ageng Wicaksana (tengah) didampingi Kasat Samapta AKP Hasanudin (kiri) dan Paur Humas Polres Karawang IPDA Budi Santoso (kanan). Foto: Gusti Sevta Gumilar.

Karawang, AlexaNews.co.id – Sejak diterapkannya aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada Sabtu, (03/07/2021) lalu, sedikitnya ada 115 pelanggar dengan diantaranya 7 perusahaan sektor industri di Kabupaten Karawang telah diputus bersalah usai dinyatakan melanggar aturan PPKM Darurat.

Kapolres Karawang, AKBP Rama Samtama Putra melalui Kasat Reskrim Polres Karawang, AKP Oliestha Ageng Wicaksana mengatakan bahwa mereka yang mendapatkan sanksi atau denda karena dinyatakan melanggar aturan PPKM Darurat, usai menerima vonis Hakim pada sidang tindak pidana ringan (tipiring) di Karawang.

“Selama diterapkannya PPKM Darurat, para pelanggar dikenakan denda berkisar dari mulai Rp50.000 sampai dengan Rp200.000. Denda tersebut, bagi pelaku usaha yang sudah disidangkan dan tidak mengindahkan Perda Jabar No. 5 Tahun 2021,” kata  AKP Oliestha Ageng Wicaksana saat ditemui wartawan di lokasi sidang tipiring, Selasa (13/07/2021).

Sedangkan untuk ke-7 perusahaan di Karawang yang melanggar aturan PPKM Darurat terkait ketentuan industri essential, kata dia, rata-rata pihak perusahaan tidak menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) untuk 50 persen karyawannya di bagian produksi.

“Selain itu,pihak perusahaan juga tidak menerapkan ketentuan 10 persen karyawannya pada bagian staf atau administrasi perkantoran yang boleh bekerja (selebihnya diberlakukan WFH). Tentunya hal itu juga, jelas melanggar kebijakan aturan PPKM Darurat,” tegasnya.

Oleh karenanya, lanjut AKP Oliestha menjelaskan, hal tersebut jelas melanggar aturan PPKM Darurat yang tercantum dalam Instruksi Mendagri No. 18 Tahun 2021, Perda Jabar No. 5 Tahun 2021, dan Surat Edaran (SE) Bupati Karawang.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Jadi mereka rata-rata masih memperkerjakan 100 persen karyawannya. Hal ini saya rasa merupakan suatu hal yang tidak baik karena tidak mendukung program pemerintah untuk melaksanakan aturan PPKM Darurat sebagaimana kebijakan tersebut dibuat sebagai bentuk upaya pemerintah dalam menekan angka penyebaran Covid-19,” jelas dia memaparkan.

Akibatnya, kata AKP Oliestha, untuk para pelaku perusahaan di sektor industri essential yang melanggar PPKM Darurat, mendapat tindakan yang lebih tegas sesuai dengan Intruksi Mendagri No. 18 Tahun 2021.

“Untuk sanksi terhadap industri sendiri, kami cukup tegas ya. Meski memang belum ada yang ditutup atau disegel, kami berikan sanksi yang menurut kami jauh di atas minimum. Sanksinya ialah dikenai denda Rp 15 juta hingga Rp 30 juta,” beber AKP Oliestha.

Sementara itu untuk ke-115 pelanggar PPKM Darurat berikut dengan 7 perusahaan industri, kata dia, telah disidangkan tim gabungan aparat penegak hukum (APH) yang tergabung dalam Satgas Covid-19 Kabupaten Karawang. Ke-115 pelanggar ini terbagi menjadi tiga kategori, yaitu kategori perorangan, pelaku usaha dan sektor industri.

“Adapun untuk total denda dari para pelanggar PPKM Darurat yang telah disidangkan hingga hari ini, sementara estimasi kami ada di angka Rp 60 jutaan,” terang AKP Oliestha.

Dia berharap pelaku usaha maupun pihak industri tidak hanya mengejar keuntungan, akan tetapi harus bergotong-royong untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Jadi saya harapkan, pelaku usaha utamanya sektor industri ini tidak hanya mementingkan terkait dengan profit saja. Tetapi keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi harus kita tegakkan,” harapnya.

Ditambahkan AKP Oliestha menegaskan, pihaknya akan terus melakukan razia dan penindakan terhadap seluruh industri maupun pelaku usaha sebagai upaya memutus mata rantai sebaran virus Corona di Kabupaten Karawang.

“Kesalahan mereka yang telah kami temukan dan kami tindak kemarin, seperti contohnya mempekerjakan pegawai di atas batas maksimal. Akan kami cek di kemudian hari untuk memastikan bahwa mereka sudah melakukan perubahan sesuai dengan Intruksi Kementerian Dalam Negeri,” tambahnya menjelaskan. (Gusti Djunot/Red).

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Berita Yang Mungkin Anda Sukai

Berita

Karawang, AlexaNews.co.id – Nahas, nasib sial menimpa Iwan Suharto (69), seorang pria lanjut usia (lansia) asal warga Perum Gading Elok I, Blok E 4...

Berita

Karawang, AlexaNews.co.id – RF alias RT Oray (47), seorang buruh harian lepas di salah satu desa di Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang ini, tega mencabuli...

Berita

Karawang, Alexanews.co.id – Kapolres Karawang, AKBP Rama Samtama Putra melalui Kabag Ops Polres Karawang, Kompol Endar Supriyatna beserta Satgas Covid-19 yang terbagi dari TNI-Polri...

Berita

Karawang, AlexaNews.co.id – Bupati Karawang, dr. Hj. Cellica Nurrachadiana mengucapkan rasa terimakasihnya kepada Menko Maritim dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan yang telah memberikan...

Advertisement