Connect with us

Hi, what are you looking for?

alexanews.co.id

Berita

Disperindag Temukan Bahan Makanan Tanpa Label Halal dan Izin Edar BPOM di Carrefour

Karawang, AlexaNews.co.id – Diduga menjual bahan makanan tanpa label “Halal” dan sertifikat dari MUI, Carrefour Karawang di sidak (inspeksi mendadak) oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Karawang, Selasa (08/06/2021).

Hasilnya, petugas Disperindag Karawang menemukan sejumlah produk makanan olahan ikan disinyalir tidak memiliki sertifikasi “Halal” dari MUI dan tanpa izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) yang di jual oleh Carrefour Karawang.

“Kita menemukan sejumlah bahan makanan olahan dari ikan yang dijual di Carrefour tanpa izin edar BPOM, dan tanpa label ‘Halal’ dari MUI,” ungkap Kepala Disperindag Karawang, H. Ahmad Suroto kepada wartawan usai sidaknya di Carrefour Karawang.

Adanya sidak yang dilakukan Disperindag ke Carrefour Karawang, kata Suroto, usai pihaknya menerima laporan pengaduan dari masyarakat yang menjadi konsumen di pasar modern itu merasa khawatir jika mengkonsumsi makanan tanpa label halal dari MUI.

“Kami menerima laporan dari masyarakat, sehingga kami melakukan sidak ini. Terbukti, kami menemukan sejumlah bahan makanan olahan ikan yang tidak layak untuk diperjualbelikan,” ujarnya.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Dalam sidaknya di salah satu pasar modern ini, petugas Disperindag Karawang juga terpaksa menyita empat jenis bahan makanan olahan ikan untuk diperiksa lebih lanjut. Penyitaan itu, sambung Suroto, dilakukan agar bisa melakukan tindakan kepada produsen dan penjual barang tersebut.

“Kami bawa sampel (contoh), untuk diperiksa. Jika terbukti tidak memiliki izin edar dari BPOM dan label halal dari MUI, maka kami akan menyerahkannya ke Polres Karawang untuk diproses lebih lanjut secara hukum,” tegasnya.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 31 tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan menyebutkan, pelaku usaha yang memproduksi atau mengimpor Pangan Olahan yang dikemas eceran untuk diperdagangkan di wilayah Indonesia, wajib mencantumkan keterangan halal setelah mendapatkan sertifikat halal.

Selanjutnya dalam peraturan tersebut juga menyatakan bahwa pelaku usaha yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “Halal” yang dicantumkan dalam label, wajib menariknya dari peredaran dan dipidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2 miliar. (Gusti Djunot/Red).

Advertisement. Scroll to continue reading.

Berita Yang Mungkin Anda Sukai

Advertisement