Connect with us

Hi, what are you looking for?

alexanews.co.id

Daerah

DPRD Karawang “Galau” Tentukan Status Petrogas, Derus: Kami akan lakukan Pembahasan Lanjutan

KARAWANG, AlexaNews.ID – Guna menentukan status perusahaan Petrogas ke depan, DPRD Kabupaten Karawang menggelar rapat perdana berupa Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Badan Hukum Petrogas. Dalam rapat perdana ini, turut dihadiri Direksi PD. Petrogas, Bagian Hukum dan Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah (Setda) Karawang, serta akademisi dari Universitas Buana Perjuangan (UBP) Karawang.

Ketua Pansus Raperda Petrogas, Dedi Rustandi mengatakan, dalam giat ini semua pihak terkait akan dimintai pendapat dan sarannya dalam menentukan status perusahaan Petrogas ke depan.

“Kami harus memastikan terlebih dahulu status perusahaan Petrogas ini sebelum masuk ke setiap pasal yang akan ditetapkan dalam Perda ini,” jelas pria yang akrab disapa Derus kepada awak media di Gedung DPRD Kabupaten Karawang, Rabu (18/08/2021) sore.

Sebab nantinya, sambung Derus menyampaikan, status perusahaan Petrogas akan menentukan arah kebijakan perusahaan dalam menjalankan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

“Karena akan ada perbedaan kebijakan antara Perusahaan Umum Milik Daerah (Perumda), dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda),” terang dia.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Politisi PPP asal Fraksi Pangkal Perjuangan DPRD Karawang ini menegaskan bahwa dengan adanya perubahan status terhadap perusahaan plat merah ini, hal itu karena telah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.

“Dalam PP 54 Tahun 2017 menyebutkan, bahwa setiap BUMD hanya boleh berstatus Perumda atau Perseroda. Sedangkan status badan hukum Petrogas pada hari ini adalah Perusahaan Daerah (PD). Maka kami lakukan perubahan,” tegasnya.

Meski Pansus masih belum membahas ke setiap klausal dalam draf Raperda karena “Galau” untuk memutuskannya, namun pembahasan masih akan terus dilakukan guna menentukan status perusahaan Petrogas yang akan menjadi judul Raperda.

Sebab menurutnya, tambah politisi asal PPP ini menyebutkan, dibutuhkan kajian serta pembahasan yang lebih lanjut untuk menentukan status badan hukum Petrogas.

“Kami akan lakukan pembahasan lanjutan, tentunya dengan mempertimbangkan berbagai referensi sebelum menentukan status badan hukum Petrogas ini,” tandasnya. (Gusti Djunot/Red).

Advertisement. Scroll to continue reading.

Berita Yang Mungkin Anda Sukai

Berita

Bandung, AlexaNews.co.id – Meningkatnya kebutuhan suplai oksigen untuk pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 di sejumlah rumah sakit di Jawa Barat (Jabar) setiap harinya, PT....

Berita

Karawang, AlexaNews.co.id – Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan desa digital Parakan hasil binaan Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Karawang. Peluncuran desa digital ini...

Berita

Karawang, AlexaNews.co.id– Kebocoran gas caustic soda PT Pindo Deli 2 yang mengakibatkan puluhan korban keracunan hingga dilarikan ke rumah sakit. Anggota Komisi III Dewan...

Berita

Karawang, AlexaNews.co.id– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Karawang terus melakukan upaya pemulihan ekonomi masyarakat dengan memberikan dorongan terhadap sektor usaha kecil mikro dan...

Advertisement