Connect with us

Hi, what are you looking for?

alexanews.co.id

Berita

Terima Bantuan Sosial dari Polisi, Buruh Pabrik di Karawang “Curhat” ke Kapolres

Kapolres Karawang, AKBP Rama Samtama Putra saat memberikan bantuan sosial berupa paket sembako kepada salah seorang anggota serikat pekerja PPMI di GOR Adiarsa Karawang, Senin (26/07/2021) siang. Foto: Gusti Sevta Gumilar.

Karawang, AlexaNews.co.id – Usai menerima bantuan sosial berupa puluhan dus paket sembako yang disalurkan jajaran Polres Karawang, sejumlah buruh pabrik yang tergabung dalam Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI) Kabupaten Karawang ini langsung mencurahkan isi hatinya (curhat) ke Kapolres Karawang, AKBP Rama Samtama Putra.

Dalam curhatan yang diwakilkan Anwarudin selaku Sekertaris Umum (Sekum) DPC PPMI Karawang kepada Kapolres, serikat pekerja itu mengungkapkan keluh kesahnya tentang kebijakan sejumlah perusahaan di kawasan industri Karawang terkesan telah mendzhalimi para buruh.

Pasalnya, selama pandemi Covid-19 berlangsung ditambah dengan penerapan PPKM Darurat yang dilanjutkan dengan PPKM level 4 ini, buruh pabrik yang positif Covid-19 tidak diperhatikan pihak perusahaan selama melakukan isolasi mandiri (isoman) selama 14 hari.

“Mereka yang positif Covid-19 dan melakukan isoman selama 14 hari di rumah, tidak mendapat perhatian dari pihak perusahaan. Sementara bagi mereka yang tidak terpapar, diwajibkan untuk melakukan vaksinasi,” ungkap Anwarudin yang menyampaikan keluh kesahnya saat curhatan dengan Kapolres Karawang di Gor Adiarsa Karawang, Senin (26/07/2021).

Parahnya lagi, Anwarudin menyebut jika hak-hak para buruh dari anggota serikat pekerja di PPMI Karawang yang isoman tersebut, tidak mendapatkan haknya atas upah yang seharusnya dibayarkan pihak perusahaan.

“Jangankan bentuk perhatian untuk karyawannya yang isoman, adanya juga pihak perusahaan malah memotong gaji mereka,” beber dia kepada awak media dihadapan Kapolres Karawang.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Setelah 14 hari melakukan isoman di rumah dan ketika hendak kembali bekerja di perusahaannya masing-masing, kata dia, para buruh diwajibkan untuk melakukan tes PCR dengan hasil negatif Covid-19 sebagai syarat utama yang diminta pihak perusahaan kepada karyawannya.

“Kami dari serikat PPMI Karawang sangat mengeluhkan kondisi yang terjadi kepada anggota kami (buruh pabrik) saat ini tentang kebijakan perusahaan yang terasa memberatkan kami,” terangnya.

Sejumlah pengurus serikat pekerja DPC PPMI Kabupaten Karawang di GOR Adiarsa Karawang, Senin (26/07/2021). Foto: Gusti Sevta Gumilar.

Namun jika anggotanya tak membawa hasil tes PCR yang biaya untuk pengetesannya dibebankan kepada buruh pabrik alias tidak jadi tanggungan pihak perusahaan, kata Anwarudin, maka mereka tidak akan diperbolehkan untuk bekerja lagi hingga upahnya tidak dibayarkan pihak perusahaan.

“Biaya untuk tes PCR ini biayanya cukup lumayan, harganya bisa mencapai kisaran Rp800 hingga Rp900 ribu. Hal itu juga yang membuat kami mengeluh karena biaya tes PCR ini dibebankan kepada kami sebagai buruh,” jelasnya.

“Sehingga jika teman-teman buruh gak masuk kerja (setelah isoman), otomatis gajinya dipotong hingga tidak dibayarkan pihak perusahaan. Tapi jika memaksakan masuk bekerja namun tak membawa hasil tes PCR, mereka justru tak diizinkan untuk bekerja hingga tidak diperbolehkan masuk ke wilayah perusahaan itu. Tentu hal ini yang buat kami menjadi dilema sebagai buruh,” ujarnya.

Usut punya usut, hal tersebut menurutnya bukan hanya terjadi pada salah satu perusahaan di Kawasan KIM Karawang yang berada di daerah Cidomba, Desa Anggita, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Melainkan terjadi pada beberapa perusahaan bonafit disejumlah kawasan industri di Kabupaten Karawang.

Di antaranya ialah perusahaan yang memproduksi keramik di daerah Cikampek, perusahaan ternama yang memproduksi pembalut dan perusahaan-perusahaan lainnya di daerah kawasan KIIC Karawang.

Advertisement. Scroll to continue reading.

“Bahkan ada juga pihak perusahaan yang menantang kami untuk melaporkan hal ini ke Pemerintah Daerah (Pemda) Karawang. Termasuk ke Satgas Covid-19 Kabupatan Karawang,” tukasnya.

Oleh karenanya, serikat buruh pabrik yang tergabung dalam DPC PPMI Karawang berharap Pemerintah Daerah (Pemda) Karawang bersama Satgas Covid-19 secepatnya menindaklanjuti curhatannya untuk berkoordinasi dan bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan, terkait vaksinasi dan keluh kesahnya itu.

Dihadapan puluhan buruh dari serikat PPMI dan sejumlah awak media, Kapolres Karawang AKBP Rama Samtama Putra menegaskan bahwa pihaknya sebagai bagian dari Satgas Covid-19 Karawang akan menindaklanjuti pengaduan dari serikat buruh PPMI.

Sebab dalam situasi seperti ini, kata Kapolres, pihak perusahaan tidak boleh sewenang-wenang dalam mengambil suatu keputusan yang memberatkan salah satu pihaknya. Bahkan sebaliknya, karyawan atau buruh pabrik pun harus memahami betul atas kondisi yang terjadi pada perusahaannya juga.

“Tentunya Pemda Karawang akan menemukan jalan terbaik untuk penyelesaian keluh kesah dari teman-teman buruh, ini dilakukan agar tercipta win-win solution antara karyawan dengan pihak perusahaan. Dan nanti coba untuk dikirimkan nama-nama perusahaannya ke saya yah,” tegas Kapolres. (Gusti Djunot/Red).

Advertisement. Scroll to continue reading.

Berita Yang Mungkin Anda Sukai

Advertisement